JAKARTA – Bagaimana program pemberdayaan masyarakat pesisir berkontribusi terhadap kelestarian ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan? Pertanyaan tersebut menjadi fokus kajian monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap implementasi Global Environment Facility (GEF)-6 Coastal Fisheries Initiative (CFI) Indonesia di wilayah timur Indonesia.

Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kunjungan lapangan di Desa Watkidat, Kabupaten Maluku Tenggara, dalam rangka pelaksanaan Kajian Implementasi Ekonomi Biru untuk mengevaluasi dampak dan capaian Program GEF-6 CFI Indonesia, hasil kerja sama KKP dan WWF-US. Kunjungan ini dilakukan untuk menggali informasi langsung dari masyarakat serta mengidentifikasi kontribusi program terhadap konservasi ekosistem pesisir, peningkatan produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kajian yang dituangkan dalam buku Kajian Implementasi Ekonomi Biru pada Kampung Nelayan di WPP 715, 717, dan 718 ini mengevaluasi intervensi program di lima desa dampingan, yaitu Laha di Kota Ambon, Menarbu di Kabupaten Teluk Wondama, Watkidat di Kabupaten Maluku Tenggara, serta Kiltay dan Kilwaru di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Kepala Biro Perencanaan KKP, Rudi Alek Wahyudin, menegaskan bahwa evaluasi berbasis data penting untuk mengukur efektivitas program dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Melalui Monev berbasis data ini, kami ingin memastikan bahwa intervensi GEF-6 CFI Indonesia benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kapasitas masyarakat, pengelolaan ekosistem, dan pengembangan aktivitas ekonomi pesisir,” ujarnya.

Intervensi program mencakup penguatan pengelolaan ekosistem pesisir, peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan, pemberdayaan perempuan, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Pendekatan konservasi juga dikembangkan melalui praktik Sasi, kelembagaan masyarakat adat, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), serta pendekatan Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM).

Evaluasi mengukur kontribusi program melalui tiga dimensi Ekonomi Biru, yaitu Ocean Health (kesehatan ekosistem), Ocean Wealth (produktivitas dan nilai ekonomi), serta Ocean Prosperity (kesejahteraan masyarakat). Penilaian memadukan analisis spasial Marine Ecosystem Health Index (MEHI), survei persepsi masyarakat, wawancara, dan analisis sosial-ekonomi usaha perikanan.

Konservasi pesisir menguat, Sasi menjadi modal pengelolaan

Pada dimensi Ocean Health, hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal turut mendukung pengelolaan ekosistem pesisir. Di Menarbu, sebanyak 86 persen nelayan dan Pokmaswas menyatakan kondisi terumbu karang meningkat dalam lima tahun terakhir. Persepsi positif juga tercatat pada padang lamun sebesar 87 persen dan mangrove sebesar 79 persen.

Penyuluh Perikanan turut mendampingi dan membantu proses pengumpulan data dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Tim Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Desa Watkidat, Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari Kajian Implementasi Ekonomi Biru untuk mengevaluasi dampak dan capaian Program GEF-6 CFI Indonesia, khususnya kontribusinya terhadap pengelolaan ekosistem pesisir, peningkatan produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Di Watkidat, 73 persen nelayan dan Pokmaswas merasakan perubahan kondisi terumbu karang, sedangkan 78 persen merasakan perubahan pada padang lamun. Analisis MEHI tahun 2025 menunjukkan kondisi perairan Watkidat secara umum berada pada kategori sedang hingga baik, dengan sejumlah area berkategori baik hingga sangat baik. Sementara di Kiltay dan Kilwaru, persepsi peningkatan kondisi terumbu karang mencapai 55 persen, mangrove 79 persen, dan padang lamun 76 persen.

Praktik Sasi sebagai kearifan lokal menjadi modal sosial untuk memperkuat pengaturan pemanfaatan sumber daya. Namun, kajian juga mencatat bahwa frekuensi patroli dan pengawasan kawasan masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan dan pengawasan partisipatif.

Produktivitas dan nilai tambah ekonomi mulai terlihat

Pada dimensi Ocean Wealth, peningkatan kapasitas nelayan dan kelompok usaha membuka peluang perbaikan produktivitas serta pengembangan mata pencaharian alternatif. Di Menarbu, produktivitas penangkapan rata-rata mencapai sekitar 300 kilogram per bulan. Namun, kondisi geografis yang terpencil menyebabkan biaya operasional menjadi tantangan, dengan pengeluaran rata-rata Rp3,2 juta dan pendapatan bersih sekitar Rp4 juta per bulan.

Peluang peningkatan nilai tambah terlihat pada usaha pengolahan hasil perikanan. Di Laha, pengolahan menghasilkan rata-rata 0,43 kilogram produk dari setiap satu kilogram bahan baku, dengan rasio nilai tambah 27 persen. Di Kilwaru, pengolahan ikan asin menghasilkan rata-rata 0,42 kilogram produk dari setiap satu kilogram bahan baku, dengan nilai tambah sekitar Rp60.000 per kilogram dan rasio nilai tambah 36 persen.

Di Menarbu, usaha pengolahan mencatat rasio nilai tambah sebesar 80 persen. Kelompok beranggotakan 11 orang mengembangkan abon tuna, abon kerapu, abon kakap, serta produk kreatif seperti tote bag dan kain ecoprint. Di Watkidat, kelompok Solait mengembangkan usaha ecoprint dengan nilai produksi sekitar Rp30 juta pada 2024 dan Rp22 juta pada 2025. Capaian ini menunjukkan peluang ekonomi sekaligus tantangan dalam menjaga kesinambungan produksi dan pemasaran.

Pelatihan teknis, pendampingan kelompok, pengembangan produk, dan promosi pemasaran menjadi bagian penting dari intervensi. Perempuan pesisir juga memperoleh ruang lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, baik melalui pengolahan ikan maupun usaha kreatif berbasis potensi lokal.

Kesejahteraan masyarakat: indeks kebahagiaan mencapai 74 persen

Pada dimensi Ocean Prosperity, Indeks Kebahagiaan Masyarakat Pesisir di lima lokasi mencapai 74 persen pada skala 1–100. Indeks ini mencakup kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Di Watkidat, indeks kebahagiaan mencapai 75 persen, dengan nilai perasaan 77,65 persen, kepuasan hidup 75,20 persen, dan makna hidup 74,12 persen.

Hasil tersebut menggambarkan penilaian masyarakat yang relatif positif terhadap kehidupan, hubungan sosial, keluarga, dan lingkungan. Meski demikian, indeks kebahagiaan merupakan ukuran kesejahteraan subjektif dan tidak serta-merta menunjukkan terpenuhinya seluruh kebutuhan ekonomi. Keterbatasan pendapatan, akses permodalan, layanan kesehatan dan pendidikan, teknologi, serta keselamatan saat melaut masih menjadi tantangan.

Pembelajaran GEF-6 CFI Indonesia untuk pembangunan kampung nelayan berkelanjutan

Project Manager PMU GEF-6 CFI Indonesia, Dr. Adipati Rahmat, mengapresiasi inisiatif KKP dalam melakukan kajian monitoring dan evaluasi dampak program. Menurutnya, evaluasi tidak hanya penting untuk mengukur capaian proyek, tetapi juga memastikan keberlanjutan manfaat setelah proyek berakhir.

“Kami mengapresiasi inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam melakukan kajian monitoring dan evaluasi dampak GEF-6 CFI Indonesia. Kajian ini sangat penting, bukan hanya untuk mengukur capaian proyek, tetapi juga memastikan keberlanjutan manfaatnya setelah proyek berakhir. Hasil evaluasi ini menegaskan bahwa integrasi konservasi ekosistem, penguatan ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan komunitas pesisir merupakan fondasi penting dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia berharap praktik baik dan pembelajaran GEF-6 CFI Indonesia dapat diadopsi dan diintegrasikan ke dalam program KKP, termasuk pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Penguatan kelembagaan lokal, konservasi berbasis kearifan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan usaha produktif merupakan pendekatan yang layak diperluas.

“Pada akhirnya, keberhasilan proyek bukan hanya tentang apa yang dicapai selama pelaksanaan, tetapi tentang bagaimana dampak dan pembelajarannya terus hidup, berkembang, dan memberi manfaat jauh setelah proyek berakhir,” tambahnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Rudi Alek Wahyudin menekankan bahwa keberlanjutan program membutuhkan kolaborasi lanjutan, terutama dalam penguatan kelembagaan usaha, akses pembiayaan, sarana produksi, kualitas produk, dan jejaring pasar.

Melalui Monev berbasis data, KKP memperoleh pembelajaran untuk menyempurnakan kebijakan dan program sesuai karakteristik setiap wilayah. Pengalaman GEF-6 CFI Indonesia menegaskan bahwa pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan perlu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, sekaligus memastikan ekosistem laut tetap sehat dan memberikan manfaat ekonomi bagi generasi mendatang.