728 x 90

KOMNAS KAJISKAN PERKUAT SINERGI PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN BERBASIS WPPNRI

Sidang Tahunan Ketiga Tahun 2026 Dorong Penguatan Data Ilmiah, Kelembagaan, dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan

BANDUNG, 11 November 2026 – Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) menyelenggarakan Sidang Tahunan Ketiga Tahun 2026 pada 11–12 November 2026 di Bandung. Kegiatan ini difasilitasi melalui dukungan pendanaan hibah GEF-6 Coastal Fisheries Initiative (CFI) Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat pengkajian dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan di Indonesia.

Pelaksanaan Sidang Tahunan Ketiga Komnas KAJISKAN Tahun 2026 di Bandung, 11–12 November 2026. Kegiatan yang difasilitasi melalui dukungan pendanaan hibah GEF-6 CFI Indonesia ini dihadiri oleh Komnas KAJISKAN, akademisi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, serta para pemangku kepentingan sektor perikanan. Turut hadir Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum.; Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Dr. Syahril Abd. Raup, S.T., M.Si.; dan Ketua Komnas KAJISKAN, Prof. Indra Jaya.

Sidang tahunan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komnas KAJISKAN, akademisi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, serta para pemangku kepentingan sektor perikanan. Kegiatan ini melibatkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum.; Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI), Dr. Syahril Abd. Raup, S.T., M.Si.; serta Ketua Komnas KAJISKAN, Prof. Indra Jaya.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa pengelolaan perikanan tangkap merupakan bagian penting dari agenda Ekonomi Biru untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya laut yang produktif sekaligus berkelanjutan. Kebijakan tersebut diarahkan melalui penguatan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota, peningkatan kualitas pendataan dan sistem informasi perikanan, penguatan kelembagaan pengelolaan perikanan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), serta modernisasi pelabuhan dan armada penangkapan ikan. Seluruh langkah tersebut perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan potensi dan daya dukung sumber daya ikan, sehingga peningkatan produksi tidak mengabaikan keberlanjutan stok dan keseimbangan ekosistem laut.

Dirjen DJPT juga menekankan pentingnya memperkuat Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) dan Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI sebagai wadah koordinasi seluruh pemangku kepentingan. Melalui kelembagaan ini, proses perencanaan, penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga implementasi pengelolaan perikanan diharapkan melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil pengkajian ilmiah Komnas KAJISKAN perlu menjadi salah satu landasan penting dalam proses tersebut, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, konsisten, dan dilaksanakan bersama untuk menjaga stok ikan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta memperkuat daya saing industri perikanan nasional.

Memperkuat Sinergi Pengkajian dan Pengelolaan Perikanan

Sejalan dengan arahan tersebut, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Dr. Syahril Abd. Raup, S.T., M.Si., menekankan pentingnya sinergi antara Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Komnas KAJISKAN dalam menghasilkan rekomendasi yang kuat sebagai landasan pengambilan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap.

Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian adalah peningkatan kuota penangkapan ikan, khususnya komoditas tuna seperti Southern Bluefin Tuna (SBT). Peningkatan kuota perlu didukung hasil pengkajian stok yang kredibel dan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, sehingga peluang peningkatan produksi tidak mengabaikan keberlanjutan sumber daya ikan.

Modernisasi armada penangkapan ikan juga menjadi perhatian dalam diskusi. Pembaruan kapal dan alat penangkapan ikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil tangkapan, efisiensi operasional, serta kemampuan memenuhi standar produk untuk pasar ekspor. Namun, modernisasi tersebut harus memperhitungkan ketersediaan stok ikan dan daya dukung sumber daya agar tidak menimbulkan kelebihan kapasitas penangkapan (overcapacity) maupun tekanan berlebih terhadap populasi ikan.

Pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI karena itu perlu semakin dioperasionalkan melalui perencanaan tahunan, kebijakan kuota penangkapan, serta penguatan kelembagaan pengelolaan di tingkat wilayah. Dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan bagi kelembagaan WPPNRI maupun Komnas KAJISKAN juga dinilai penting agar proses pengkajian, koordinasi, dan implementasi rekomendasi dapat berjalan secara konsisten.

Penguatan Data Ilmiah dan Kelembagaan WPPNRI

Ketua Komnas KAJISKAN, Prof. Indra Jaya, menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam kebijakan modernisasi kapal penangkapan ikan. Peningkatan jumlah dan kapasitas armada memang berpotensi mendorong kenaikan produksi, tetapi pemanfaatannya harus tetap berada dalam batas Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB). Dengan demikian, peningkatan produktivitas harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan perlindungan keberlanjutan stok ikan.

Penguatan pengkajian stok ikan juga membutuhkan dukungan data yang lebih lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah, asosiasi pelaku usaha, organisasi nonpemerintah, perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta Scientific Service Provider (SSP) perlu terus ditingkatkan.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan SSP diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengkajian stok ikan secara lebih terstruktur, sistematis, dan berbasis bukti ilmiah. Ketersediaan data yang berkualitas menjadi salah satu prasyarat penting dalam menyusun rekomendasi pengelolaan yang dapat diterima dan digunakan, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, penguatan sistem pendataan melalui pemanfaatan teknologi juga menjadi perhatian. Pengembangan identifikasi ikan secara elektronik serta penerapan electronic logbook atau e-Logbook Versi 3 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pencatatan aktivitas penangkapan, komposisi hasil tangkapan, dan informasi lainnya yang diperlukan dalam proses pengkajian sumber daya ikan.

Dari sisi kelembagaan, penguatan LPP dan UPP WPPNRI dipandang penting untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengelolaan di tingkat wilayah. Kelembagaan tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam menerjemahkan rekomendasi ilmiah menjadi langkah pengelolaan yang lebih operasional.

Menjaga Keseimbangan Produksi dan Keberlanjutan

Diskusi sidang juga menyoroti pentingnya legitimasi hasil pengkajian dan rekomendasi Komnas KAJISKAN. Rekomendasi yang dihasilkan perlu memiliki landasan ilmiah yang kuat, didukung data yang kredibel, serta melalui proses pembahasan yang transparan dan melibatkan berbagai pihak. Hal ini penting untuk memperkuat kepercayaan terhadap hasil pengkajian, termasuk dalam forum kerja sama dan pengelolaan perikanan di tingkat internasional.

Indonesia memiliki sumber daya perikanan strategis, antara lain tuna, lobster, dan kepiting, yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan peluang pasar yang luas. Namun, optimalisasi pemanfaatannya harus tetap memperhatikan kondisi stok, daya dukung ekosistem, serta batas pemanfaatan yang diperbolehkan. Pertumbuhan industri perikanan tidak semestinya hanya diukur dari peningkatan produksi dan nilai perdagangan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan nelayan, kualitas hasil tangkapan, dan keberlanjutan usaha perikanan.

Dalam pembahasan tersebut, peserta juga menekankan perlunya memperhitungkan dampak kebijakan lain terhadap keberlanjutan perikanan, termasuk kebijakan subsidi perikanan. Setiap kebijakan yang memengaruhi kapasitas dan aktivitas penangkapan perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak mendorong peningkatan tekanan terhadap sumber daya ikan yang telah berada dalam kondisi terbatas.

Dengan demikian, kebijakan pengelolaan perikanan perlu dibangun melalui keterpaduan antara hasil pengkajian ilmiah, pengaturan pemanfaatan, penguatan kelembagaan, serta kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat perikanan.

Dukungan Kolaborasi untuk Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Sidang Tahunan Ketiga Komnas KAJISKAN Tahun 2026 diharapkan menghasilkan penguatan koordinasi dan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI. Hasil pembahasan juga diharapkan memperkuat peran Komnas KAJISKAN dalam menyediakan landasan ilmiah bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan pemanfaatan sumber daya ikan secara bertanggung jawab.

Dukungan pendanaan hibah GEF-6 CFI Indonesia dalam fasilitasi kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi proyek untuk mendorong penguatan tata kelola perikanan berbasis WPPNRI, peningkatan kualitas pengkajian sumber daya ikan, serta kolaborasi multipihak dalam pengelolaan perikanan tangkap.

Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pengkajian, perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya, pengelolaan perikanan Indonesia diharapkan semakin adaptif, berbasis ilmu pengetahuan, dan mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan ekosistem laut.

Pada akhirnya, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan bukan hanya tentang meningkatkan produksi dan nilai ekonomi sumber daya ikan, melainkan juga memastikan bahwa sumber daya tersebut tetap tersedia bagi generasi mendatang serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan Indonesia.

0 COMMENTS

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0 Comments