MALUKU TENGGARA – Upaya melindungi ekosistem pesisir membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan konservasi. Diperlukan pula mekanisme pendanaan berkelanjutan yang mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang selama ini berperan menjaga lingkungan. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah Payment for Ecosystem Services (PES) atau Pembayaran Jasa Ekosistem.

Untuk mendorong penerapan pendekatan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan GEF-6 Coastal Fisheries Initiative (CFI) Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Skema Pembayaran Jasa Ekosistem (Payment for Ecosystem Services/PES), Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Wisata Berkelanjutan untuk Konservasi Pesisir Berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Sebanyak 20 peserta dari unsur Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, BAPPERIDA, serta WWF Indonesia mengikuti Pelatihan Skema Pembayaran Jasa Ekosistem (Payment for Ecosystem Services/PES), Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Wisata Berkelanjutan untuk Konservasi Pesisir Berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini difasilitasi melalui dukungan pendanaan GEF-6 CFI Indonesia sebagai upaya memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan dalam mengembangkan alternatif pembiayaan konservasi, tata kelola kelembagaan, serta pengelolaan wisata bahari yang berkelanjutan, Langgur (23/9I

Kegiatan berlangsung pada Rabu, 23 September 2026, di Aula Pertemuan Kantor BAPPERIDA, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kabupaten Maluku Tenggara. Sebanyak 20 peserta dari unsur Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, BAPPERIDA, serta WWF Indonesia mengikuti pelatihan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas kelembagaan dalam mengembangkan mekanisme pendanaan konservasi dan pengelolaan kawasan pesisir secara berkelanjutan.

Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan GEF-6 CFI Indonesia yang dikoordinasikan oleh KKP dan didukung pendanaan hibah WWF-US selaku GEF Agency. Melalui kolaborasi dengan BRIN, program mendorong pengembangan PES sebagai pendekatan berbasis bukti ilmiah dan mekanisme insentif ekonomi untuk mendukung perlindungan serta pemulihan ekosistem.

PES: Memberikan nilai ekonomi bagi upaya menjaga lingkungan

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki kekayaan ekosistem yang penting, mulai dari kawasan hutan, terumbu karang, hingga wilayah pesisir dan laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Ekosistem tersebut menyediakan berbagai jasa lingkungan, seperti perlindungan pesisir, penyimpanan karbon, habitat keanekaragaman hayati, serta dukungan bagi produktivitas perikanan dan pariwisata.

Namun, keberlanjutan ekosistem menghadapi tekanan akibat meningkatnya aktivitas ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak selalu memperhatikan daya dukung lingkungan. Karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya mengatur pemanfaatan sumber daya, tetapi juga memberikan insentif kepada pihak-pihak yang berkontribusi menjaga kelestariannya.

Melalui PES, jasa ekosistem yang dihasilkan alam dapat diidentifikasi dan dinilai secara ekonomi. Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan mekanisme pembayaran atau kompensasi dari pihak penerima manfaat jasa lingkungan kepada masyarakat maupun pengelola yang berperan menjaga ekosistem.

Peneliti Ahli Madya BRIN, Husein Rifai, menjelaskan bahwa jasa ekosistem laut memiliki nilai ekonomi yang dapat dihitung dan dikembangkan sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan konservasi. Dana yang diperoleh melalui skema PES diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya, dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pengembangan pendekatan ini.

Dengan demikian, PES tidak hanya menempatkan ekosistem sebagai sumber daya alam yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui nilai manfaat lingkungan dan peran masyarakat sebagai penjaganya.

Memperkuat kapasitas kelembagaan dan pengelolaan kawasan

Pelatihan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Prof. Umi Muamanah, M. Hakim Huda, M.Si., M. Taufik Hidayat, S.Pi., MA, serta perwakilan Direktur BUMD, BLUD, dan BMD. Materi mencakup pelaksanaan skema PES dan pengelolaan BLUD sebagai bagian dari penguatan tata kelola serta alternatif pembiayaan layanan dan kegiatan konservasi.

Pembahasan mengenai BLUD menjadi relevan karena pengelolaan kawasan dan layanan publik membutuhkan kelembagaan yang memiliki tata kelola, kapasitas operasional, serta mekanisme pembiayaan yang dapat mendukung keberlanjutan kegiatan. Sementara itu, materi wisata berkelanjutan memperluas pemahaman peserta mengenai peluang menghubungkan perlindungan ekosistem dengan aktivitas ekonomi masyarakat, sepanjang tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memahami bahwa konservasi pesisir memerlukan keterpaduan antara kebijakan pemerintah, penguatan kelembagaan lokal, partisipasi masyarakat, dan sumber pendanaan yang berkelanjutan.

Tahapan pengembangan skema PES di Maluku Tenggara

Pengembangan PES di Maluku Tenggara direncanakan melalui beberapa tahapan. Pertama, identifikasi dan verifikasi masyarakat atau pengelola yang berperan sebagai penyedia jasa lingkungan. Kedua, penilaian jasa ekosistem oleh tim ahli untuk mengidentifikasi manfaat dan nilai ekonomi lingkungan, seperti penyerapan karbon, perlindungan pesisir dan daerah aliran sungai, serta konservasi keanekaragaman hayati.

Ketiga, penyusunan perjanjian antara penyedia jasa lingkungan dan pihak penerima manfaat atau pembeli jasa. Keempat, penyaluran insentif secara berkala berdasarkan kriteria dan target pelestarian yang disepakati. Kelima, monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Tahapan tersebut memerlukan kajian ilmiah, kejelasan kelembagaan, kesepakatan para pihak, serta sistem pemantauan yang dapat mengukur hasil konservasi. Dengan demikian, pembayaran insentif tidak hanya menjadi kompensasi ekonomi, tetapi juga harus terhubung dengan kinerja perlindungan dan pemulihan ekosistem.

Membangun kolaborasi untuk konservasi pesisir berkelanjutan

Penerapan PES di Maluku Tenggara diharapkan dapat membuka peluang pendanaan alternatif bagi perlindungan ekosistem sekaligus meningkatkan pengakuan terhadap kontribusi masyarakat lokal. Pendekatan ini juga berpotensi memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga riset, masyarakat, sektor swasta, serta mitra pembangunan.

Melalui GEF-6 CFI Indonesia, pengembangan PES menjadi bagian dari upaya memperkuat pendekatan Ekonomi Biru yang mengintegrasikan kesehatan ekosistem, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Keberhasilan pendekatan ini akan bergantung pada kesiapan kelembagaan, ketersediaan data ilmiah, kepastian mekanisme pembiayaan, dan keterlibatan aktif masyarakat.

Pelatihan ini menjadi langkah awal untuk membangun pemahaman bersama dan menyiapkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam mengembangkan skema PES, pengelolaan BLUD, serta wisata berkelanjutan. Harapannya, kekayaan ekosistem Maluku Tenggara tidak hanya terus terjaga, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengannya.