Jakarta –cfi-indonesia.id. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) resmi meluncurkan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK), sebuah dokumen strategis yang menjadi panduan nasional untuk mengelola perikanan rakyat secara berkelanjutan. Dokumen ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memastikan laut tetap sehat, ekonomi pesisir tumbuh, dan nelayan kecil semakin sejahtera. Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Foto bersama pada Peluncuran Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK), Direktur WWF US GEF Agency, Heike Lingertat,  FAO Representative untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal, GEF Operational Focal Point (OFP) Indonesia, Erik Teguh Primiantoro,  Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, Sekretaris DJPT KKP, Ridwan Mulyana,  Direktur Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Mahrus, Chief Conservation Officer WWF Indonesia, Dewi Lestari Yani Rizki, Jakarta, (5/11/2025). 

Peluncuran tersebut diiringi dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJPT dan sejumlah mitra strategis, di antaranya WWF Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Moores Rowland Bali (Starling Resources). Dalam kesempatan itu juga dilakukan serah terima usulan hibah Global Environment Facility (GEF)—langkah penting yang memperkuat kolaborasi dan dukungan pendanaan bagi keberlanjutan sektor kelautan.

Kegiatan yang difasilitasi melalui pendanaan GEF 6 CFI Indonesia ini menjadi momentum penting untuk mengonsolidasikan berbagai bentuk dukungan, mulai dari pembiayaan, asistensi teknis, hingga riset kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.

Menyatukan Langkah untuk Laut Berkelanjutan

Dalam laporannya, Mahrus, Direktur Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, menyampaikan bahwa acara peluncuran RAN-PPSK diikuti lebih dari 600 peserta, terdiri atas 100 peserta luring dan 500 peserta daring. Hadir pula pejabat tinggi KKP, FAO, WWF US GEF Agency, WWF Indonesia, kementerian/lembaga, akademisi, mitra pembangunan, dan perwakilan nelayan dari berbagai daerah.

“Kami berterima kasih kepada GEF6 CFI Indonesia yang secara konsisten mendukung pembahasan RAN-PPSK dari awal hingga peluncuran hari ini,” ujar Mahrus.

Direktur Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Mahrus, menyampaikan laporan kegiatan Peluncuran Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK) Jakarta, (5/11/2025). 

Menurutnya, RAN-PPSK akan menjadi acuan lintas unit dan lintas daerah dalam mengimplementasikan pengelolaan perikanan skala kecil yang berkeadilan. Ke depan, tindak lanjut implementasi akan dilakukan melalui sinkronisasi program, penyelarasan anggaran, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terukur.

“Peluncuran RAN-PPSK ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mengelola perikanan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing—selaras dengan agenda Ekonomi Biru KKP,” tegasnya.

Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) disebut sebagai salah satu lokus utama implementasi di lapangan, agar manfaat kebijakan dapat langsung dirasakan di kampung-kampung nelayan.

Laut sebagai Ruang Kehidupan Bangsa

Dalam sambutannya, Erik Teguh Primiantoro, selaku GEF Operational Focal Point (OFP) Indonesia dan Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan, menekankan bahwa laut Indonesia bukan hanya bentang air biru, melainkan ruang kehidupan yang menopang masa depan bangsa.

“Dengan dua pertiga wilayah Indonesia berupa laut, samudra kita adalah sumber pangan, energi, transportasi, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa,” ujar Erik.

GEF Operational Focal Point (OFP) Indonesia sekaligus Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan, Erik Teguh Primiantoro, menyampaikan sambutan pada Peluncuran RAN-PPSK, Jakarta, (5/11/2025). 

Ia menambahkan, pengelolaan laut yang berkelanjutan harus dilakukan melalui transformasi tata kelola, teknologi, dan sosial agar laut menjadi sumber daya strategis menuju Indonesia Emas 2045.

Instrumen global seperti Global Environment Facility (GEF) memainkan peran penting dalam mendukung transformasi ini. Melalui mekanisme pendanaan multilateral, GEF membantu negara-negara berkembang memperkuat kapasitas nasional dalam perlindungan ekosistem laut, pengendalian polusi, hingga pengembangan ekonomi biru rendah karbon.

Erik menegaskan, GEF-9 Programming Directions yang mengusung visi “Healthy Planet for Healthy People” sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, serta RPJMN 2025–2029. Program ini menekankan pendekatan terpadu lintas ekosistem—dari hutan, daratan, hingga laut.

“Kolaborasi GEF dan Pemerintah Indonesia harus menjadi investasi untuk mentransformasi laut dari cost center menjadi prosperity center,” tegasnya.

RAN-PPSK: Dari Dokumen ke Dampak Nyata

Hendra Yusran Siry, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut yang membacakan sambutan Menteri KKP, menyebut bahwa perikanan skala kecil adalah penyangga utama kesejahteraan pesisir dan ketahanan pangan nasional.

“RAN-PPSK menegaskan komitmen Indonesia untuk menerjemahkan FAO Small-Scale Fisheries Guidelines (2014) ke dalam kerangka kerja nasional yang operasional, terukur, dan berkeadilan,” ungkapnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, membacakan Sambutan Menteri KKP pada kegiatan Peluncuran Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK), Jakarta, (5/11/2025). 

Ia menekankan bahwa prinsip “menjaga ekologi seraya menumbuhkan ekonomi” harus menjadi napas dari kebijakan ini. RAN-PPSK diharapkan menjadi alat kerja lintas unit dan lintas mitra, bukan sekadar dokumen kebijakan.

Pendekatan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) akan menjadi pijakan utama, dipadukan dengan aspek decent work, perlindungan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi nelayan kecil.

“Ukurannya bukan pada tebalnya dokumen, tetapi pada perubahan yang dirasakan nelayan—pendapatan yang lebih pasti, keselamatan kerja yang lebih baik, mutu hasil meningkat, ekosistem pulih, dan ketahanan pangan makin kuat,” tegas Hendra.

Dukungan FAO untuk Kepemimpinan Indonesia

Rajendra Aryal, FAO Representative untuk Indonesia dan Timor Leste, turut memberikan apresiasi terhadap peluncuran ini. Ia mengingatkan bahwa Small-Scale Fisheries (SSF) Guidelines FAO yang disahkan pada 2014 merupakan instrumen global pertama yang secara khusus mendukung perikanan rakyat.

FAO Representative untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal,  menyampaikan Sambutan pada Peluncuran RAN-PPSK, Mahrus, S.St.Pi., M.Si., Jakarta, (5/11/2025). 

“Peluncuran RAN-PPSK di Indonesia menjadi tonggak penting yang menunjukkan kepemimpinan regional dan global dalam memperjuangkan keberlanjutan perikanan skala kecil,” ujar Rajendra.

FAO menilai langkah Indonesia sejalan dengan upaya global memastikan perikanan rakyat mendapat dukungan kebijakan, pembiayaan, dan teknologi yang memadai.

Kolaborasi dan Sinergi Lewat GEF Memperkuat Program KNMP

Sekretaris DJPT KKP, Ridwan Mulyana, menghadiri sessi doorstop setelah Peluncuran RAN-PPSK, Jakarta, (5/11/2025). 

Sekretaris DJPT KKP, Ridwan Mulyana, mencatat bahwa perikanan skala kecil berkontribusi sekitar 10% terhadap total produksi nasional, dengan mayoritas kapal penangkap berukuran di bawah 5 gross ton (GT).

“Pemberdayaan nelayan kecil tidak hanya tentang penangkapan ikan, tetapi juga perlindungan sosial dan pengembangan alternatif mata pencaharian,” jelasnya.

Melalui Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), KKP mendorong terbentuknya kawasan produktif sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di sektor kelautan dan perikanan.

Pada kesempatan itu pula, Ridwan Mulyana mewakili Sekretaris Jenderal KKP menyerahkan usulan hibah GEF siklus ke-9 senilai USD 20 juta kepada Heike Lingertat, Direktur WWF US GEF Agency. Hibah ini diharapkan memperkuat komitmen GEF dan WWF dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Ekonomi Biru dan pengembangan KNMP.

Direktur WWF US GEF Agency, Heike Lingertat  menerima usulan hibah dari KKP diwakili oleh Sekretaris DJPT KKP, Ridwan Mulyana, pada kegiatan Peluncuran RAN-PPSK, Jakarta, (5/11/2025). 

Menatap Masa Depan Laut Indonesia

Dengan kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan, akademisi, dan komunitas nelayan, RAN-PPSK diharapkan menjadi motor penggerak menuju laut yang produktif, sehat, dan berkeadilan.

Transformasi menuju ekonomi biru berkelanjutan bukan hanya soal melindungi sumber daya laut, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat pesisir—penjaga garis depan laut Indonesia—menjadi penerima manfaat utama.

Langkah ini mempertegas posisi Indonesia sebagai pelopor di kawasan Asia Tenggara dalam mewujudkan laut lestari dan kesejahteraan bagi nelayan kecil.