cfi-indonesia.id. — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menunjukkan kepemimpinannya dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan memaparkan praktik terbaik pengelolaan perikanan skala kecil pada Konferensi Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa ketiga (UN Ocean Conference/UNOC-3), yang berlangsung di Port Lympia, Nice, Prancis pada 9-13 Juni 2025.

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen penuh dalam menguatkan tata kelola laut yang berkelanjutan dan inklusif, dengan memadukan pendekatan ilmiah dan kearifan lokal sebagai dasar pengelolaan sumber daya laut.

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif ikut memaparkan keberhasilan kebijakan PIT KKP pada forum side even UNOC-3 Delivering Sustainable and Equitable Ocean Governance: Multi-Stakeholder Approaches to Small-Scale Fisheries and Marine Protected Areas di Nice, Prancis (9-13/6/2025)

Dalam forum side event bertajuk Delivering Sustainable and Equitable Ocean Governance: Multi-Stakeholder Approaches to Small-Scale Fisheries and Marine Protected Areas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Maladewa, Indonesia memaparkan keberhasilan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Kebijakan ini telah terbukti efektif meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional dari 4,51 juta ton pada 2016 menjadi 7,71 juta ton pada 2023, dengan pertumbuhan rata-rata 3,94% per tahun. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan produksi perikanan tangkap terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.

Selain kebijakan kuota, kegiatan ini sekaligus menjadi panggung untuk menyoroti kolaborasi erat antara Pemerintah Indonesia dan inisiatif global seperti CFI Indonesia. Melalui dukungan Project GEF-6, CFI Indonesia aktif mendampingi pengelolaan perikanan skala kecil yang memberdayakan komunitas nelayan, seperti program Sasi Label di Kepulauan Maluku yang mengintegrasikan praktik tradisional dalam pelestarian sumber daya laut. Inisiatif ini tidak hanya menjaga keberlanjutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal.

Lotharia menegaskan perlunya memperkuat kemitraan dan kolaborasi global untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDG) 14 tentang kelautan dan ekosistem laut. Melalui program twinning, forum internasional, dan kemitraan multipihak, Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun tata kelola laut yang adil, berkelanjutan, dan inklusif.

Selain itu, pada Konferensi Laut PBB ke-3 (UNOC 2025), delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto,tampil sebagai motor penggerak diskursus global tentang konservasi laut dan ekonomi biru berkelanjutan. Indonesia mendorong lima topik utama yakni kolaborasi global melawan IUU Fishing, perluasan kawasan konservasi, pengurangan polusi plastik, penguatan kapasitas masyarakat pesisir, dan tata kelola laut yang adil dan inklusif.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam UNOC-3 ini merupakan bagian dari dukungan Project GEF-6 yang dijalankan oleh CFI Indonesia sebagai upaya meningkatkan pengelolaan perikanan skala kecil yang berkelanjutan, memberdayakan komunitas nelayan, dan menjaga kelestarian sumber daya laut demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.