cfi-indonesia.id. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan GEF 6 CFI Indonesia, WWF Indonesia, menyelenggarakan Pertemuan Updating Implementasi Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management atau EAFM) di Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, Bogor. (27/5/2025)

Pertemuan Updating Implementasi Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management atau EAFM) di Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, Bogor. (27/5/2025

Kegiatan yang dilaksanakan sercara hybrid ini dihadiri lebih dari 50 peserta dari berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, praktisi, lembaga konservasi, hingga mitra pembangunan. Tujuan utama pertemuan adalah memperkuat penerapan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan guna mendukung kebijakan strategis Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dalam kerangka Ekonomi Biru KKP.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Syahril Abd Raup, dalam sambutannya menyampaikan bahwa EAFM menjadi pendekatan penting yang melengkapi dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. Lebih lanjut juga menjelaskan, bahwa dengan EAFM semua pihak dapat menyeimbangkan tujuan ekologi, sosial, dan ekonomi secara terintegrasi dalam batas ekologis yang berarti.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Syahril Abd Raup Membuka sekaligus Memberikan Arahan pada Pertemuan Updating Implementasi Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem ( EAFM) di PKSPL IPB, Bogor. (27/5/2025

EAFM bagi pengelolaan perikanan merupakan pelengkap yang menyempurnakan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan yang sudah ada. Olehnya itu, Rauf menghendaki kolaborasi Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan Perguruan Tinggi, Peneliti, NGO dan berbagai pihak lainnya sebagai panel ilmiah dan konsultatif guna mendukung program Ekonomi Biru yang sejalan dengan EAFM.  “Penting kolaborasi ini, dan kami akan mendorong agar LPP WPP aktif, didalam ada perwakilan Perguruan Tinggi Learning Center EAFM juga Komnas Kajiskan” kata Raup. 

Dalam acara ini, para Learning Center (LC) mempresentasikan perkembangan implementasi EAFM di daerah masing-masing. Selain itu, dibahas pula penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang EAFM, pembaruan roadmap, serta harmonisasi metode evaluasi dan pembobotan (flag modelling).

Saat ini CFI Indonesia sedang mendorong  percepatan SKKNI EAFM sebagai upaya merealisasikan salah satu programnya “Uji Kompotensi” bagi Lulusan SK3 EAFM. Selama 3 Tahun terakhir CFI Indonesia telah memfasilitasi 85 orang lulus pelatihan SK3 EAFM Jejang Perencana, Pelaksana dan Evaluator.

Perwakilan WWF GEF Agency Anton Wijonarno menyampaikan pertemuan yang dilakukan ini mengingatkan kembali penting prinsip pengelolaan perikanan berbasiskan ekositem,  sesuai dengan Perdirjen Perikanan Tangkap Nomor 18 tahun 2014 mengenai EAFM. Sebuah konsep bagaimana menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan (kesejahteraan nelayan dan keadilan pemanfaatan sumberdaya ikan) dengan tetap mempertimbangkan pengetahuan, informasi dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik dan interaksi manusia dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. 

“Projek GEF6-CFI adalah implementasi EAFM di timur Indonesia, sehingga roadmap yang disepakati dalam pertemuan tersebut adalah rencana tindak lanjut yang harus dilaksanakan project” ungkap Anton.

Beberapa usulan rencana perbaikan terdekat adalah penyempurnaan EAFM Indicator dan perhitungannya termasuk intergrasi dengan MPA/OECM serta sharing dan kompilasi pembelajaran EAFM untuk mendukung PIT dan Komnas Kajiskan.  Selanjutnya pelaksanaan pelatihan EAFM indicator dan permodelan perikanan perikanan untuk LC EAFM sebagai scientific committee di LPP WPP serta meningkatkan Standar Kompetensi Kerja (SK3) menuju Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia  (SKKNI) EAFM.

Pertemuan ini diharapkan menjadi tonggak penguatan koordinasi lintas pihak dalam mendukung kebijakan PIT dan mempercepat penerapan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).