Langgur, cfi-indonesia.id – Pemerintah terus memperkuat peran perempuan pesisir dalam rantai pasok pangan bergizi nasional. Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kesiapan Kelompok Perempuan Pengolah Produk Olahan Perikanan Menuju Standar Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebanyak 40 perempuan dari delapan kelompok usaha pengolahan ikan di Kabupaten Maluku Tenggara mendapat pelatihan intensif selama tiga hari di Langgur (20–22 Oktober 2025).

Foto bersama pada kegiatan Bimtek Kesiapan Kelompok Perempuan Pengolah Produk Olahan Perikanan Menuju Standar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Maluku Tenggara difasilitasi melalui pendanaan hibah GEF 6 CFI Indonesia, Langgur (20-22/10/2025)

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, didukung oleh GEF 6 Coastal Fisheries Initiative (CFI) Indonesia dan WWF-US GEF Agency. Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan pelaku usaha mikro perempuan agar mampu memenuhi standar produk pangan MBG—program nasional yang menjamin ketersediaan gizi seimbang bagi jutaan anak Indonesia.

Menyiapkan Pemasok Lokal Menuju Standar Nasional

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan terobosan pemerintah untuk mengatasi masalah gizi dan stunting melalui distribusi makanan sehat di sekolah-sekolah dan komunitas. Namun, untuk menjamin kualitas pangan, pemerintah menetapkan standar ketat bagi calon pemasok atau Supplier Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG).

Ada tiga pilar utama yang harus dipenuhi: Legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan NPWP. Sertifikasi produk pangan, termasuk izin edar BPOM/PIRT, sertifikat halal, uji laboratorium gizi, dan penerapan Good Manufacturing Practices (GMP). Kapasitas operasional, meliputi ketersediaan fasilitas penyimpanan, sistem distribusi, serta pelacakan produk (traceability).

Melalui pelatihan ini, kelompok perempuan pesisir didorong untuk memahami dan memenuhi ketiga aspek tersebut agar produk olahan ikan mereka bisa masuk ke rantai pasok MBG secara berkelanjutan.

Bersamaan dengan Bimtek Kesiapan Kelompok Perempuan Pengolah Produk Olahan Perikanan Menuju Standar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Maluku Tenggara, panitia bersama BPOM Ambon membuka Layanan Pengurusan PIRT bagi peserta Bimtek, Langgur (20-22/10/2025)

Perempuan Pesisir sebagai Motor Ekonomi dan Gizi Daerah

Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan pentingnya meningkatkan kapasitas perempuan pesisir. Menurutnya, potensi ekonomi dari pengolahan hasil laut masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam menyampaikan arahan sekaligus membuka kegiatan Bimtek Kesiapan Kelompok Perempuan Pengolah Produk Olahan Perikanan Menuju Standar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Maluku Tenggara difasilitasi melalui pendanaan hibah GEF 6 CFI Indonesia, Langgur (20/10/2025)

“Kalau ibu-ibu hanya menjual ikan mentah, nilainya kecil. Tapi kalau diolah jadi produk bernilai tambah, seperti abon atau nugget ikan, pendapatannya meningkat,” ujar Charlos dalam sambutannya.

Ia juga menekankan hubungan erat antara sektor perikanan, ekonomi lokal, dan penanganan stunting. “Kita tahu MBG membutuhkan sumber protein dari ikan. Karena itu, fokus kita harus pada penguatan produk perikanan lokal sebagai bagian dari ketahanan pangan,” tambahnya.

Charlos menyebut pelaksanaan Bimtek ini merupakan hasil inisiatif bersama antara pemerintah daerah dan Project Manager GEF 6 CFI Indonesia. Tujuannya, agar kelompok perempuan nelayan dapat terhubung langsung ke ekosistem rantai pasok MBG dan mendapatkan manfaat ekonomi dari sumber daya laut yang melimpah di Maluku Tenggara.

Dampak Nyata Program CFI Indonesia

Sejak berjalan enam tahun terakhir, program GEF 6 CFI Indonesia telah memberi manfaat bagi lebih dari 5.300 nelayan, dengan 32 persen penerimanya adalah perempuan. Melalui kegiatan pelatihan, bantuan peralatan produksi, dan fasilitasi sertifikasi produk, kelompok perempuan kini mulai mampu menembus pasar ritel modern.

Knowledge Management & MNE Specialist PMU GEF 6 CFI Indonesia Ahadar Tuhuteru menyampaikan sambutan pada kegiatan Bimtek Kesiapan Kelompok Perempuan Pengolah Produk Olahan Perikanan Menuju Standar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Maluku Tenggara, Langgur (20/10/2025)

Menurut Ahadar Tuhuteru, perwakilan CFI Indonesia, pihaknya fokus mendampingi kelompok perempuan agar memenuhi standar MBG, terutama dalam aspek sertifikasi dan visibilitas produk. “Kami menyiapkan mereka sebagai supplier lokal, memastikan produknya aman, bergizi, dan sesuai ketentuan MBG,” jelasnya.

Terutama, lanjutnya dari aspek sertifikasinya juga visibilitasnya, sehingga mereka bisa eksis dan menyediakan kebutuhan sebagaimana terdapat dalam MBG tersebut.

Safeguard and Gender Specialist PMU GEF 6 CFI Indonesia Fardiatum Amalia menyampaikan materi profik dan progress CFI Indonesia pada kegiatan Bimtek Kesiapan Kelompok Perempuan Pengolah Produk Olahan Perikanan Menuju Standar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Maluku Tenggara, Langgur (20/10/2025)

Sementara itu, Fardiatum Amalia, Safeguard and Gender Specialist CFI Indonesia, mengungkapkan bahwa kini terdapat 10 gerai ritel modern di Langgur dan Ambon yang menjual produk olahan binaan program ini. “Pada Agustus 2025 saja, omzet penjualan mencapai Rp180 juta. Ini bukti bahwa pemberdayaan perempuan pesisir bukan hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga mendukung gizi nasional,” ujarnya.

Regulasi dan Standar UMKM: Suara dari DKP Provinsi Maluku

Dalam sesi diskusi teknis, Karolis W Iwamony, Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, menjelaskan pentingnya sertifikasi kelayakan bagi pelaku UMKM perikanan.

Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku  Karolis W Iwamony, menyampaikan materi Peran Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)  Dalam Mendukung Daya Saing Usaha Mikro Kecil pada kegiatan Bimtek Kesiapan Kelompok Perempuan Pengolah Produk Olahan Perikanan Menuju Standar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Maluku Tenggara, Langgur (21/10/2025)

“Dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha, setiap pelaku UMKM wajib memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan oleh pemerintah untuk unit pengolahannya,” jelas Roy. Sertifikat ini, katanya, menjadi bukti bahwa unit usaha memenuhi standar sanitasi, higienitas, dan prosedur pengolahan yang baik.

Ia menegaskan, standar tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk perlindungan terhadap konsumen dan jaminan mutu bagi produk lokal. “Untuk mendukung MBG, UMKM perikanan harus tersertifikasi agar produk yang disajikan aman, bergizi, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan,” ujarnya.

Roy juga mendorong agar pemerintah daerah mempercepat proses fasilitasi legalitas bagi pelaku usaha kecil. “Kalau sertifikasi dan perizinan mereka lengkap, produk UMKM bisa bersaing di pasar nasional, bahkan berpeluang masuk ke dapur MBG di berbagai daerah,” tambahnya.

Dukungan BPOM dan Pemerintah untuk UMKM Lokal

Dalam sesi pelatihan, Tamran Ismail, Kepala BPOM Ambon, memberikan penekanan khusus tentang pentingnya keamanan dan legalitas pangan. Ia menyebut, tanggung jawab ini tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga pelaku usaha pangan itu sendiri.

Kepala BPOM Ambon, Tamran Ismail menyerahkan Sertifikat PIRT kepada kelompok binaan, disusul dengan penyerahan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) oleh Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku  Karolis W Iwamony kepada salah satu rumah produksi dampingan CFI Indonesia.

“Konsumen punya hak untuk mendapatkan produk yang aman. Karena mereka membayar, maka produsen wajib memastikan mutu dan keamanan setiap produk yang dijual,” tegas Tamran.

Ia menjelaskan bahwa izin edar seperti PIRT dan BPOM adalah bukti bahwa produk sudah melewati uji keamanan yang diakui negara. “Izin edar bukan sekadar dokumen, tapi bentuk kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk UMKM,” tambahnya.

Tamran juga mendorong pelaku UMKM untuk berinovasi dengan membuat menu olahan ikan yang beragam dan terstandarisasi sesuai kebutuhan MBG. “Olahan ikan punya nilai gizi tinggi dan cocok untuk program MBG. Tapi perlu inovasi agar tidak monoton, misalnya dijadikan makanan ringan bergizi untuk anak sekolah,” ujarnya.

Praktek pengolahan produk berbahan baku ikan sesuai standar MBG disaksikan oleh BPOM Ambon, DKP Maluku, serta Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan) di rumah produk kelompok Sid Sarmav Sneck salah satu binaan CFI Indonesia, Ohoidertaun (22/10/2025) 

Sebagai bagian dari Pokja Percepatan MBG, BPOM akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses legalitas dan sertifikasi produk pangan lokal. “Kami ingin produk olahan perikanan dari Maluku ini segera punya izin edar dan bisa dikomersialkan. Pemerintah siap mendampingi dari hulu hingga hilir,” ungkap Tamran.

Dalam kesempatan tersebut, BPOM Ambon menyerahkan Sertifikat PIRT kepada kelompok binaan, disusul dengan penyerahan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) oleh DKP Maluku kepada salah satu rumah produksi dampingan CFI Indonesia.

Menuju Kemandirian Pangan Lokal dan Gizi Anak Negeri

Rangkaian kegiatan Bimtek ditutup dengan praktik langsung pengolahan produk berbahan dasar ikan sesuai dengan standar Program MBG. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemberian makanan bergizi kepada 50 siswa SD Ohoidertaun, sekaligus Launching produk MBG lokal berbasis ikan.

Suasana tampak penuh antusiasme. Para siswa dan peserta—yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga nelayan—bersemangat mengikuti setiap tahap kegiatan, mulai dari proses memasak hingga mempresentasikan hasil olahan mereka.

Melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya belajar menyajikan gizi terbaik dari hasil laut bagi anak-anak, tetapi juga membuka peluang baru untuk menjadi supplier dalam program MBG di masa mendatang.

Rangkaian kegiatan Bimtek Kesiapan Kelompok Perempuan Pengolah Produk Olahan Perikanan Menuju Standar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Maluku Tenggara ditutup dengan pembagian makanan hasil olahan kepada 50 siswa SD Ohoidertaun, sekaligus launching produk MBG lokal berbasis ikan.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa sinergi lintas sektor—antara pemerintah pusat, daerah, lembaga internasional, dan masyarakat pesisir—mampu menciptakan perubahan nyata.

Program MBG bukan sekadar proyek pemberian makanan, tetapi juga strategi pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan gizi anak bangsa, dan penguatan peran perempuan sebagai penggerak ketahanan pangan di wilayah pesisir.

“Ketika perempuan pesisir berdaya, bukan hanya ekonomi keluarga yang naik, tapi masa depan anak-anak juga lebih sehat dan cerdas,” tutup Fardiatum Amalia penuh optimisme.