cfi-indonesia,id. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate gelar Kegiatan rapat rapat koordinasi Unit Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (UPP WPPNRI) 717 di Kota Makassar. Kegiatan tersebut difasilitasi lewat pendanaan hibah GEF 6 CFI Indonesia “The Ecosystem Approach To Fisheries Management (EAFM) In Eastern Indonesia (Fisheries Management Area (FMA) - 715,717 & 718) Components A, B, And D”, merupakan kerjasama antara KKP dengan WWF US GEF Agency (25/7/2024).

Kegiatan rapat rapat koordinasi unit pengelolaan perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (UPP WPPNRI) 717 lewat pendanaan GEF 6, dihadiri kurang lebih 30 secara daring maupun luring di Gammara Hotel, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 24-25 Juli 2024.

Rapat Koordinasi Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 717 dilaksanakan dengan tujuan melakukan reviu Keputusan Menteri KP. No. 84 Tahun 2016 tentang RPP WPPNRI 717; serta penguatan Unit Pengelola Perikanan (UPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717 dalam mendukung program Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Rapat koordinasi dibuka oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan DJPT yang diwakili oleh Katimja Pengelolaan SDI di Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan dan Kelembagaan WPPNRI  Dr. Fery Sutyawan. (24/7/2024)

Rapat Koordinasi Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 717 dilakukan secara Hybrid  (Luring dan Daring) yang dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDI Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan serta Kelembagaan WPPNRI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, Stasiun PSDKP Biak, Loka PSPL Sorong, BPPMHKP Sorong, Pelabuhan Perikanan Fandoi, Pelabuhan Perikanan Untia, Pengelola SKPT Morotai, Pokja- Pokja UPP WPPNRI 71. Juga dihadiri  Prof. Dr. Ir. Ridwan Sala - Komnas Kajiskan WPPNRI 717,   Dr. Amirul Karman, S.Pi., M.Si – Anggota Panel Ilmiah WPPNRI 717 dari Universitas Khairun, Dr. Ervina Indrayani, S.Si., M.Si – Anggota Panel Ilmiah WPPNRI 717 dari Universitas Cenderawasih, Muhammad Taufik, ST., M.Si – Anggota Panel Ilmiah WPPNRI 717 dari BRIN, Project Management Unit (PMU) - GEF 6 CFI Indonesia, Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI), Asosiasi Perikanan Pole & Line and Handline Indonesia (AP2HI), Wildlife Conservation Society (WCS), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morotai, Kota Jayapura, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Teluk Wondama

Kegiatan rapat rapat koordinasi Unit Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (UPP WPPNRI) 717 difasilitasi lewat pendanaan hibah GEF 6 CFI Indonesia melibatkan berbagai stakeholder pemerintah daerah, perguruan tinggi, NGO, Asosiasai Pelaku Perikanan di lingkup WPP 717 (24-25/7/2024)

Dalam arahannya  Katimja Pengelolaan SDI di Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan dan Kelembagaan WPPNRI Dr. Ferr Sutyawan menyampaikan bahwa Pertemuan ini membahas mengenai Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) 717 yang meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Maluku Utara. Pembahasan utama adalah bahwa RPP yang saat ini digunakan masih dibuat pada tahun 2016 dan belum diperbarui, sehingga perlu untuk direvisi dan diperbarui.

Salah satu tujuan pembaruan RPP ini adalah agar dapat membantu wilayah dalam mendapatkan sertifikasi ecolabel / kelestarian perikanan seperti Marine Stewardship Council (MSC). Saat ini, banyak wilayah yang gagal dalam proses sertifikasi karena tidak memiliki dokumen RPP yang terkini. Selain itu, RPP juga dapat menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan Lapangan (RKKL) tahunan di masing-masing wilayah.

"Selain RPP wilayah, ada juga RPP berbasis komunitas ikan seperti RPP Ikan Terbang yang melibatkan nelayan dari berbagai provinsi. Penyusunan RPP perlu memasukkan seluruh komponen ekosistem perairan, tidak hanya fokus pada sumber daya ikan, agar pendekatan pengelolaannya holistik" tutur Fery.

Peserta pertemuan yang hadir merupakan perwakilan dari berbagai provinsi di WPP 717, termasuk dari Dinas Perikanan, Balai Karantina, Lembaga Penelitian, serta perwakilan dari organisasi non-pemerintah. Dalam pertemuan ini, diharapkan masukan dan saran dari para peserta untuk dapat memperbaiki dan memperbarui RPP agar dapat lebih efektif dalam pengelolaan perikanan di wilayah tersebut

Dalam wawancara terpisah Nuranti Anarkhis, S.Pi, M.P selaku pengawas kegiatan  menuturkan dengan adanya Kegiatan rapat rapat koordinasi Unit Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (UPP WPPNRI) 717 yg merupakan  salah satu lokasi site dari project GEF 6 CFI Indonesia,  diharapkan output dari rakor ini dapat menjadi produk hukum atau sebuah keputusan Menteri kelautan dan perikanan dalam mendukung penangkapan ikan terukur.