cfi-indoesia.id. Bintaro, 29-30 September 2025 — GEF-6 Coastal Fisheries Initiative (CFI) Indonesia menghadiri sekaligus mendukung pendanaan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini berfokus pada persiapan penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) untuk Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (P3E) di Wilayah Perairan Laut, yang berlangsung di Hotel Aviary Bintaro secara hybrid (luring dan daring) pada tanggal 29-30 September 2025.

Regulasi dan Skema Sertifikasi Jadi Dasar Diskusi

Pertemuan dibuka oleh Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Dr. Anastasia Rita Tisiana Dwi Kuswardani, yang menegaskan pentingnya regulasi seperti Permen KP Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peta Kompetensi serta Peta Okupasi Perikanan 2020 dan Peta Okupasi Kelautan 2020 sebagai dasar pengembangan standar baru. Ia menekankan bahwa penyusunan RSKKNI P3E diharapkan menghasilkan skema sertifikasi yang dapat digunakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), sehingga standar yang dihasilkan bisa menjadi acuan nasional untuk peningkatan kompetensi SDM di sektor perikanan.

Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Dr. Anastasia Rita Tisiana Dwi Kuswardani membuka rapat penyusunan RSKKNI Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (P3E) di Wilayah Perairan Laut di, di Hotel Aviary Bintaro  (29-30/09/2025)

Kolaborasi Multipihak untuk Standar Kompetensi

Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari berbagai lembaga dan asosiasi, antara lain DJPT KKP, WWF US (Anton Wijonarno), Coral Triangle Center, WWF Indonesia, LSP Konservasi dan Jasa Kelautan, Asosiasi Tuna Indonesia, PT Philips Seafood Indonesia, PT Bumi Menara Internusa (BMI), PT  Sumber Kemenangan Sejahtera Abadi (SKSA), Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia (HPPI), Asosiasi Demersal Indonesia (ADI) serta PMU GEF-6 CFI Indonesia.

Dalam diskusi, perwakilan Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), Dr. Imron Natsir, menekankan bahwa standar kompetensi yang disusun harus relevan dengan praktik industri perikanan tangkap, Ia juga menambahkan bahwa SKKNI tidak hanya penting di tingkat nasional, tetapi harus memiliki keterkaitan dengan standar internasional, agar bisa mendorong daya saing ekspor sekaligus memperkuat kompetensi awak kapal. “Standar yang dibangun harus berdampak sosial ekonomi, tidak hanya fokus pada aspek ekosistem semata,” jelasnya.

Perwakilan WWF US, Anton Wijonarno ikut menghadiri rapat penyusunan RSKKNI Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (P3E) di Wilayah Perairan Laut dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring), di Hotel Aviary - Bintaro (29-30/09/2025)

Perwakilan WWF US, Anton Wijonarno, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut nyata dari forum sebelumnya. “Kegiatan RSKKNI P3E Laut ini merupakan amanah dari Kopdar EAFM di Bogor, September lalu, dan merupakan pengembangan dari SK3 EAFM yang sebentar lagi menuju proses uji kompetensi EAFM bagi aparatur sipil negara lingkup KKP. Dengan menjadi SKKNI maka khalayak umum, terutama masyarakat sipil, pengusaha, dan akademisi akan lebih terstandarisasi mengenai pengelolaan berbasis ekosistem untuk kawasan laut dan pengelolaan perikanan,” ujarnya.

Pertemuan Hasilkan Draft Peta Kompetensi RSKKNI P3E

Hasil dari pertemuan dua hari tersebut, telah tersusun Draft Peta Kompetensi RSKKNI Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (P3E) di Wilayah Perairan Laut. Draft ini akan menjadi landasan awal yang akan dikaji lebih lanjut, diuji melalui konsultasi publik, dan diajukan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memperoleh pengakuan resmi.

Partisipasi CFI Indonesia dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, sejalan dengan tujuan besar dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, berdaya saing global, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir Indonesia.