cfi-indonesia.id.  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia bersama para mitranya menggelar Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713, 714, dan 715 membahas langkah strategis pengelolaan perikanan nasional secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut  berlangsung pada 16–18 Juli 2025 di Gedung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEKS), Universitas Hasanuddin, Kota Makassar.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) demi menciptakan sistem pengelolaan perikanan nasional yang berkelanjutan, adil, dan berbasis data. Kegiatan ini didukung oleh GEF 6 CFI Indonesia dan Tuna Consortium. Pertemuan tahunan ini dihadiri oleh 137 peserta, Koordinator Eksekutif  UPP WPPNRI 713, 714 dan 715, bersama perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, akademisi, asosiasi, perwakilan pelaku usaha, nelayan, learning center Perguruan Tinggi, Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN), NGO, perwakilan WWF GEF Agency dan mitra KKP lainnya.

Direktur PSDI DJPT  Dr. Syahril Abd Raup didampingi Koordinator Eksekutif  UPP WPPNRI 713, 714 dan 715 pada pertemuan tahunan, 16–18 Juli 2025 di Gedung IPTEKS-Unhas, Kota Makassar 

Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan (PSDI) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT),  Dr. Syahril Abd Raup selaku Ketua Panitia pelaksana menyampaikan bahwa pertemuan kali ini memfokuskan pembahasan pada pembagian kuota perikanan tuna di WPPNRI 713, 714, dan 715, dengan rangkaian kegiatan meliputi sesi pleno, diskusi kelompok, hingga penyusunan kesepakatan dan rencana kerja tahunan masing-masing UPP. Selain tuna, Syahril menambahkan saat ini Pemerintah juga memprioritaskan empat komoditas utama lainnya untuk segera ditetapkan kuotanya yakni benih bening lobster, cumi-cumi, kakap dan kerapu, serta udang.

“Diharapkan forum ini menjadi momentum penting dalam mendorong tata kelola perikanan yang adil, berkelanjutan, dan berbasis wilayah” ujarnya.

Ia juga menjelaskan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI kini menjadi forum utama koordinasi pengelolaan perikanan lintas sektor, baik pusat maupun daerah. LPP tidak hanya menjalankan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), tetapi juga bertugas memberi rekomendasi berbasis sains terhadap kebijakan kuota dan keberlanjutan. Syahril  menegaskan peran strategis LPP WPPNRI dalam mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur, sebagai forum koordinasi lintas pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, guna memastikan implementasi PIT berjalan serentak dan sinergis di setiap WPPNRI

Pertemuan tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Rektor Universitas Hasanuddin,  Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Sulawesi Selatan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Komjen Pol (P) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum didamping Direktur PSDI DJPT  dan Kepala DKP Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti sesi doorstop wawancara dengan wartawan di Booth Pameran Produk Champion CFI Indonesia, IPTEKS-Unhas, Kota Makassar (16/05/2025)

Komjen Pol (P) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, menyampaikan pesan harapan dari Menteri Perikanan dan Kelautan bahwa pertemuan tidak sekedar menjadi ajang seremonial, namun menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Menurutnya, keberlanjutan sektor perikanan, kontribusi terhadap PNBP, dan peningkatan kesejahteraan nelayan harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

Lotharia  menekankan pentingnya transformasi pengelolaan perikanan melalui penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota sebagai bagian dari implementasi kebijakan Ekonomi Biru. Ia juga menyoroti peran penting Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI sebagai forum koordinatif dan penghasil rekomendasi berbasis data.

"Tanpa data, kita hanya menebak. Kuota harus dihitung agar stok ikan tidak habis, agar ada yang diwariskan ke anak cucu,” ucapnya.

Ia berharap dalam tiga hari pertemuan ini, lahir rumusan nyata untuk mendorong pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc.  menyampikan sambutan pada Pertemuan Tahunan UPP WPPNRI 713, 714, dan 715 di Gedung IPTEKS-Unhas, Kota Makassar (16/05/2025)

Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc., menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Unhas untuk menjadi lokasi pertemuan strategis ini. Menurutnya penyelenggaraan pertemuan ini di lingkungan kampus merupakan bentuk kontribusi nyata Unhas dalam mendukung pembangunan nasional dan memperkuat sinergi dengan KKP demi kemajuan NKRI. Ia menegaskan Unhas untuk berkontribusi aktif mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam implementasi PIT di WPP 713.

 “Unhas siap menyokong penguatan pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Kita mulai dari WPPNRI 713 sebagai showcase,” katanya.

Sementara itu, hasil dari pertemuan selama tiga hari merumuskan berbagai rencana kerja tahun 2025 dan 2026 serta rekomendasi strategis menjawab isu-isu prioritas di UPP WPP 713, 714 dan 715. Beberapa rekomendasi diantaranya menyepakati pemberlakuan kuota penangkapan ikan nelayan lokal untuk komoditas tuna sirip kuning (yellow fin), tuna mata besar (big eye) dan cakalang (skipjack). Mendorong penguatan peran dan fungsi kelembagaan UPP WPPNRI 715 sebagai lembaga koordinasi pengelolaan perikanan di WPPNRI 715. Serta Pemerintah Provinsi akan bersurat kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk penyampaian permasalahan dana bagi hasil PNBP SDA Perikanan Tangkap dan ditembuskan ke KKP.

Sesi diskusi kelompok/komisi UPP WPPNRI 715 dikuti perwakilan DKP Provinsi, Akademisi, Asosiasi, pelaku usaha, nelayan, learning center Perguruan Tinggi, Komnas KAJISKAN, NGO, WWF GEF Agency dan PMU GEF 6 CFI Indonesia dan Tuna Consortium Gedung Fakultas Ilmu Keladan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar (16/05/2025)

UPP WPPNRI 715 mengusulkan rekomendasi lainnya yakni; Panel Ilmiah WPPNRI 715 akan melakukan kajian terkait pola musim penangkapan antar lintas zona di WPPNRI 715 sebagai bahan pertimbangan revisi pembagian zona PIT;  Sosialisasi, pendampingan dan usulan pemangku kepentingan di WPPNRI 715 terkait penyederhanaan dalam proses perizinan PKKPRL untuk rumpon dan inventarisir data posisinya sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan alokasi rumpon yang optimum di wilayah perairan provinsi;  UPP WPPNRI bersurat kepada Sekretariat Nasional LPP WPPNRI terkait pelanggaran daerah penangkapan ikan (DPI) untuk telur ikan terbang di WPPNRI 715; melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis serta pemberian insentif dalam pengisian data logbook penangkapan ikan di sentra – sentra nelayan oleh Pelabuhan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Mitra.

Champion CFI Indonesia diwakili oleh Sintawati dan Sri Fani Mony Champion dari Kota Ambon dan Maluku Tenggara mendiseminasikan praktek terbaik kelompoknya diisesi Sesi diskusi kelompok/komisi UPP WPPNRI 715 (16/05/2025)

Di sela-sela kegiatan tersebut, CFI Indonesia bersama Para Champion ikut memamerkan hasil-hasil produk kelompok binaan dan knowledge management. Melalui Sintawati dan Sri Fani Mony Champion dari Kota Ambon dan Maluku Tenggara mendiseminasikan praktek terbaik kelompoknya yang mendapat apresiasi dari peserta pertemuan tahunan UPP WPPNRI 713, 714, dan 715.