CFI Indonesia bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi terus mendorong dan memperkuat peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam pengawasan sumberdaya laut dan perikanan di Indonesia. Sebagai upaya penguatan tersebut Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menggelar Workshop Strategi dan Aksi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715.

Kegiatan yang berlangsung pada 12–14 Agustus 2025 di The Hotel Sentral Manado dan terselenggara atas kerjasama Ditjen PSDKP dan Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) melalui Pendanaan hibah GEF 6 CFI Indonesia.  

Tenaga Ahli  Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan ABK dan Nelayan Muh Abdi Suhufan  Workshop Strategi dan Aksi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 di Manado (12–14/08/2025) 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Tenaga Ahli  Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan ABK dan Nelayan Muh Abdi Suhufan. Dalam sambutannya, Abdi menyampaikan peran strategis nelayan dan masyarakat dalam identifikasi pelaku penangkapan ikan yang merusak, sehingga perlu ditingkatkan kemampuannya dalam pemetaan kasus, bantuan operasional dan dukungan alternatif pembiayaan di lapangan.

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM saat itu dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya peran Pokmaswas sebagai instrumen penting dalam membantu pengawasan karena posisi strategisnya (sebagai nelayan) yang selalu berada di lokasi penangkapan ikan.

Kegiatan Workshop Strategi dan Aksi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 di Manado difasilitasi melalui pendanaan hibah GEF 6 CFI Indonesia (12–14/08/2025)

Hasilnya, banyak kasus seperti di Natuna dan Bitung, termasuk penangkapan kapal ikan asing dapat ditangani secara efektif berkat informasi dari Pokmaswas.

Ke depannya, arahan Dirjen PSDKP agar Pokmaswas menjadi lebih baik dan terus memberikan dampak, mengingat terbatasnya anggaran, jumlah SDM pengawasan dan luasnya cakupan area yang diawasi.

Dengan momentum tersebut, tahun ini, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (PSP) Ditjen PSDKP bersama pemangku kepentingan menggelar Workshop Strategi dan Aksi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715.

Sambutan selamat datang disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Direktur PSP DJPSDKP, dan Direktur SDI DJPT.

Dalam laporannya, Direktur PSP DJPSDKP Dr. Ardiansyah memaparkan tujuan workshop ini, yakni menyusun strategi dan aksi konkret bagi Pokmaswas untuk pemantauan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut di WPP 715.

Sementara itu, Direktur SDI DJPT Dr. Syahrir Abdul Rauf memaparkan kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota, pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan, termasuk ancaman alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Workshop ini didukung oleh Global Environmental Facility (GEF), menghadirkan fasilitator dari Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia dan Pokja Pembinaan Pokmaswas Ditjen PSDKP yang membimbing peserta dalam merumuskan langkah-langkah pemantauan partisipatif di lapangan.

Diharapkan, hasil kegiatan ini dapat memperkuat peran Pokmaswas sebagai garda terdepan dalam mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak dan dalam pemantauan aktifitas IUU Fishing di lapangan.

Sebanyak 50 peserta hadir dan berasal dari perwakilan pemangku kepentingan seperti Dinas Provinsi Sulut, dan Kab/Kota, Pokmaswas, akademisi, Penyuluh Perikanan, Pangkalan PSDKP Bitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah) dan Kabupaten/Kota (Banggai Kepulauan dan Pohuwatu).