cfi-indonesia.id. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pengurus dan Anggota Kelembagaan Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) melakukan pertemuan koordinasi dengan agenda membangun sinergitas mendukung dan mendorong implementasi program priotas KKP. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Plt Direktur Jenderal  Perikanan Tangkap Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc didampingi sejumlah Pejabat Essolon II lingkup DJPT (Jakarta, 7/2/2023).

Pertemuan Silahturahmi dan Koordinasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP bersama Pengurus dan Anggota Komnas KAJISKAN  (Jakarta, 7 Februari 2024).

Kelembagaan Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Tugasnya memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai estimasi potensi Sumber Daya Ikan (SDI), JTB, dan Tingkat Pemanfataan SDI. Keberadaan lembaga berbasis riset ini berdasarkan Peraturan Menteri KP Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. Dalam Permen KP tersebut  menetapklan Direktorat Pengelolaan SDI DJPT menjadi Sekretariat Komnas KAJISKAN.

Pertemuan Koordinasi KKP dan Komnas KAJISKAN dipandu oleh Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan (PSDI) Dr. Ir. Ridwan Mulyana, M.Si.  Dalam pengantarnya, Ia menyampaikan pentingnya pertemuan dengan Komnas KAJISKAN untuk meningkatkan koordinasi dan silaturahmi KKP dengan Komnas KAJISKAN karena tugas penting kedepan dari DJPT dan KKP tidak mudah. “Ada beberapa hal yang harus dikawal dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan kemudian juga bisa memberikan dampak perekonimian baik untuk masyarakat maupun institusi perikanan” ungkap Ridwan.

Terkait hal tersebut Ridwan menegaskan sumber daya ikan merupakan suatu hal yang pokok sebagai jantung daripada pengelolaan salah satunya kinerja di sektor perikanan kedepan dalam mendukung program DJPT. Lanjut Ridwan, selama ini PSDI melakukan rapat koordinasi dan kajian kajian dalam rangka mensinergikan dan selaraskan kegiatan pendukung Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan termasuk kegiatan selama masa relaksasi di tahun ini.

Plt DIjern Perikanan Tangkap Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc menyampaikan arahannya pada pertemuan koordinasi dan silaturahmi DJPT KKP dengan Komnas KAJISKAN  (Jakarta, 7 Februari 2024)

Plt DIjern Perikanan Tangkap Haeru Rahayu menyampaikan arahannya tentang pentingnya sinergitas DJPT dengan Komnas KAJISKAN termasuk dalam rangka  implementasi program prioritas KKP Blue Economy. Peran dan dukungan Komnas KAJISKAN diharapkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap.  Diakuinya peran Komnas ini penting dalam mensukseskan Perikanan Ikan Terukur (PIT). Karena Komnas KAJISKAN dapat mengupdating data estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan SDI khususnya terhadap komoditas yang produksinya telah melebihi MSY. Juga melaksanakan kajian/riset terkait estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan benih bening lobster di WPPNRI. Selain itu Komnas KAJISKAN dapat memberikan rekomendasi untuk penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan SDI di Perairan Darat.

Pada kesempatan yang sama Haeru Rahayu memaparkan tantangan dan peluang Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Menurutnya tantangan (masalah) tata kelola perikanan tangkap saat ini terkait jumlah kapal semakin banyak dengan orientasi penangkap ikan sebanyak-banyaknya, namun tidak menjaga mutu setinggi-tingginya, meskipun ikan makin sulit di dapat. “Ukuran ikan yang tertangkap makin kecil dengan daerah penangkapan ikan makin jauh  dan  trip makin lama “ ungkap Haeru.

Lebih lanjut Haeru Rahayu menyampaikan Kebijakan Ekonomi Biru memiliki kerangka terstruktur yang menyeimbangkan antara aspek sosial ekonomi dan ekologi. Menurutnya, konsep blue economy bermula dari upaya melindungi laut dan sumber dayanya dengan program memperluas Kawasan Konservasi Laut. Selanjutnya mengurangi tekanan dari aktivitas perikanan yang tidak ramah dengan program penangkapan Ikan secara terukur berbasis kuota serta pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Dan upaya terakhir menjaga kelestarian wilayah laut melalui program pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil serta program pengendalian Sampah Plastik di Laut. “Outputnya adalah memperluas perlindungan, mengurangi dampak negatif kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga kualitas ekosistem laut dan layanan ekosistemnya” papar Haeru.

Relaksasi Penangkapan Ikan Terukur Surat Edaran No. B.1954/MENKP/XI/2023 tentang Relaksasi Kebijakan Pada Masa Transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur. Penangkapan Ikan Terukur untuk sementara ditunda pelaksanaannya untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk persiapan pelaksanaan kuota penangkapan ikan berbasis zona (pendaratan ikan pada PP di zona penangkapan ikan). Juga  memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyiapkan seluruh komponen pendukung menjadi lebih baik, meningkatkan sosialisasi, dan memperkuat konsolidasi serta sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Keanggotaan Komnas KAJISKAN Periode 2023 s.d. 2027 diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc dengan Wakil Ketua Prof. H. Ir. La Sara, M.Si, Ph.D dan Sekretaris Dr. Lilik Kartika Sari, S.Pi, M.Si. Keanggotaan Komnas KAJISKAN periode 2023 s.d. 2027 tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 177 Tahun 2023. Total anggota Komnas KAJISKAN sebanyak 25 orang yang terdiri atas akademisi, peneliti, dan expert perikanan. SIdang Komnas KAJISKAN berlangsung pada November Tahun 2023 lalu termasuk dengan agenda pemilihan pengurus Komnas KAJISKAN tersebut di fasilitasi oleh DIrektorat PSDI DJPT melalui pendanaan hibah GEF 6 CFI Indonesia.

Selanjutnya DJPT akan mendukung pelaksanaan kesekretariatan Komnas KAJISKAN dengan memfasilitasi pertemuan dan supporting kebutuhan dependent data (observer on board, log book penangkapan ikan, PIPP, dan Statistik Perikanan). Juga menyediakan scientific service provider (SSC) untuk pengkajian stok sumber daya ikan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komnas KAJISKAN  Prof. La Sara memaparkan tantangan Komnas KAJISKAN yang akan dihadapi kedepanya. “Data yang tidak memadai,  kompleksitas kebijakan, konflik kepentingan, tekanan ekonomi dan minim sumber daya” ungkap La Sara.  Ia menambahkan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, KOMNAS KAJISKAN harus bekerja sama dengan berbagai pihak, guna mendukung kebijakan yang efektif untuk mencapai tujuan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Lebih Lanjut La Sara menyampaikan agar Komnas KAJISKAN dapat berperan efektif, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Beberapa harapan dukungan diantaranya kebijakan dan dukungan kuat dari pemerintah dan lembaga terkait;  SDM dan yang kompeten termasuk kemampuan analisis; investasi teknologi dan peralatan pendataan perikanan, juga sumber daya keuangan yang memadai;  transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan; pendidikan dan kesadaran masyarakat;  serta partisipasi dalam Forum Perikanan Internasional [RFMO]. Setidaknya melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini, Komnas KAJISKAN dapat memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan menjaga SDI yang penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem laut.