cfi-indonesia.id. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Bersama United States Agency for International Development (USAID) dan Global Environment Facility, Coastal Fisheries Initiative – Indonesia Child Project (GEF6-CFI Indonesia), menggelar Pertemuan Lembaga Pengelolaan Perikanan di Hotel Aston, Makassar, Sulawesi Selatan (6/09/23). Acara ini dibuka oleh Plt. Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Dr. Agus Suherman, S.Pi, M.Si. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan, Deputy Chief of Party USAID Ber-IKAN, WWF US Representative, Fungsional Utama Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, perwakilan stakeholders dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Akademisi dan PMU GEF-6.
Pertemuan Lembaga Pengelolaan Perikanan .dihadiri Fungsional Utama Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, perwakilan stakeholders dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Akademisi dan PMU GEF6 di Hotel Aston, Makassar, Sulawesi Selatan (6/09/23)
Bersamaan dengan pertemuan ini diselenggarakan juga kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Renacana Aksi Perikanan Skala Kecil (Small Scale Fisheries Guidelines). Kegiatan tersebut didilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap terukur dan berkelanjutan yang berbasis kuota dan EAFM.
Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Dr. Agus Suherman, S.Pi, M.Si membuka acara Pertemuan Lembaga Pengelolaan Perikanan di Hotel Aston, Makassar, Sulawesi Selatan (6/09/23)
Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Agus Suherman mengungkapkan bahwa dalam rangka implementasi pengelolaan perikanan yang baik, maka ini adalah momentum bersama bagi kita untuk menyempurnakan pengelolaan kelautan dan perikanan yang lebih terukur, maju dan berkelanjutan.
“Pengelolaan perikanan terukur harus memperhatikan dalam hal kebijakan blue economy, yang meliputi, perluasan wilayah konservasi, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, pengembangan budidaya yang ramah lingkungan, pengelolaan perikanan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan serta penanganan dan pengelolaan sampah laut” ucap Agus Suherman pada arahannya.
Selain itu, Agus Suherman juga menyampaikan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dapat berjalan secara optimal, apabila disesuaikan dengan berbagai masukan yang ada dari setiap pemangku kepentingan.
“Penyusunan perikanan di WPPNRI harus dilakukan secara komperhensif dengan melibatkan banyak pihak (stakeholders) agar semakin memiliki validasi data untuk perikanan tangkap terukur” ungkap Agus Suherman.
Di akhir, Plt. Dirjen Perikanan Tagkap KKP RI berpesan kepada semua pemangku kepentingan untuk dapat memperhatikan kesejahteraan nelayan dalam hal administrasi, pendampingan maupun penyuluhannya.
0 COMMENTS