Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) cq. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mengadakan kegiatan penguatan sinergitas pusat dan daerah dalam pengelolaan perikanan tangkap nasional. Kegiatan yang dilaksanakan di Ancol Jakarta dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Esselon II lingkup KKP, Kepala Pelabuhan Perikanan lingkup UPT Pusat dan Perintis dan Para Akademisi dari Perguruan Tinggi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negera Republik Indonesia (WPPNRI). 

Sesi foto bersama peserta dalam acara pembukaan kegiatan Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Nasional di Jakarta, 15-17 Mei 2023 

Pertemuan yang difasilitasi lewat dana hibah GEF-6 CFI Indonesia tersebut dilaksanakan selama 3 hari dari Senin, 15 Mei hingga Rabu, 17 Mei 2023. Agenda strategis DJPT ini terlaksana dalam rangka menghimpun dan menyatukan seluruh informasi dari para pengambil kebijakan pengelolaan perikanan tangkap, baik di pusat dan daerah untuk dapat melaksanakan serta mewujudkan program dan target prioritas perikanan tangkap. Adapun program dan target tersebut. yaitu: (a) pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), (b) pencapaian target PNBP tahun 2023 sebesar Rp 3,5 triliun, dan (c) pelaksanaan Kampung Nelayan Maju.(Kalaju).

Ridwan Mulyana Direktur Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan DJPT selaku ketua panitia penyelengara pertemuan nasional tersebut menyampaikan bahwa untuk memenuhi keluaran yang konkrit dan implementif pada pertemuan ini, selain mengumpulkan data dari para peserta undangan, panitia juga turut mengundang akademisi dari perguruan tinggi di WPPNRI yang berpengalaman. Tentunya akademisi yang memiliki informasi dibidang ilmiah terkait perikanan tangkap.

Direktur Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan DJPT Ridwan Mulyana selaku ketua panitia penyelenggara menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Nasional (Ancol-Jakarta, 15 Mei 2023)

 “Melalui pertemuan ini kami ingin memastikan bahwa program dan target prioritas KKP khususnya di bidang perikanan tangkap dapat tersinergikan dengan baik pada seluruh pemangku kepentingan di WPPNRI sehingga kami bisa mengkonsolidasikan seluruh sumber daya yang ada disemua lapisan untuk dapat menyusun dan melaksanakan langkah-langkah percepatan yang strategis dan sistematis hingga akhir tahun 2023”ujar Ridwan.

Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Agus Suherman membuka acara tersebut. Dalam arahannya Agus memaparkan beberapa realitas yang terjadi selama ini didunia perikanan nasional. Jumlah kapal semakin banyak dari waktu ke waktu, namun banyaknya jumlah kapal tidak mengindikasikan besarnya keuntungan atau manfaat optimal bagi para pihak dari pengelolaan perikanan secara keseluruhan. Menurut Agus untuk meraih untung, setiap kapal menangkap ikan sebanyak-banyaknya, bukan mempertahankan mutu sebaik-baiknya. Kualitas buruk dalam proses penangkapan dan penanganan ikan tidak dapat diperbaiki pada rantai nilai (value chain) selanjutnya. Begitupula dengan realitas lainnya seperti Ikan yang ditangkap ukuran makin kecil dan daerah penangkapan ikan (DPI) makin jauh, Ikan makin sulit didapat, trip tangkapan makin lama, konfik antar-nelayan karena daerah penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan yang digunakan. Pada akhirnya industri perikanan kolaps karena sudah tidak lagi produktif. Penyebabnya adalah alat tangkap  yang merusak (trawl), kerusakan spawning & nursery ground ikan, tidak terkendalinya armada penangkapan. ”Penangkapan Ikan Terukur dapat menjadi solusi terhadap persoalan persoalan tersebut” kata Agus.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan PIT dan PNBP pasca produksi maka perlu dilakukan pengumpulan data kapal perikanan dan data nelayan serta pelaku usaha penangkapan ikan secara rinci by name by address. Agus mendorong salah satu upayanya dengan melibatkan Perguruan Tinggi setempat yang akan menyiapkan mahasiswa untuk mendukung sensus kapal perikanan dan nelayan. Selain itu Mahasiswa dapat ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan kampung nelayan maju melalui praktek kerja lapang (PKL) dan pengabdian masyarakat.

Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Agus Suherman menyampaikan arahan sekaligus membuka acara kegiatan Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Nasional (Ancol-Jakarta, 15 Mei 2023)

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dimana, dalam Pengelolaan Perikanan Indonesia kita dihadapi dengan fakta keragaan perikanan yang multi-gear, multi-spesies, serta multistakeholders. Butuh perubahan dalam pengelolaan perikanan tangkap nasional. Agus mencontohkan bagaimana perubahan signifikan dan cepat dalam pengelolaan transportasi kereta api nasional.  “Ternyata bisa berubah, bahkan lompatan bisa dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama kuncinya adalah transformasi” tegas Agus. Transformasi tersebut dimotori oleh Pemerintah Pusat dan Daerah melalui penguatan sinergitas.  Lebih lajut Agus menambahkan langkah DJPT bersinergi diawali dengan internalisasi dan konsolidasi internali DJPT, bersinergi dengan unit kerja KKP, para  Provinsi Kabupaten Kota, para akademisi, Kementerian/Lembaga lainnya  serta sinergi dengan stakeholders lainnya nelayan, pelaku usaha, asosiasi, dan lainnya. “Oleh karena itu kami mengharapkan kepada seluruh pihak terkait untuk tetap menjaga sinergi serta komunikasi dalam mengawal pengelolaan perikanan di Indonesia” harap Agus.

Pada kesempatan yang sama Agus Suherman Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menyampaikan bahwa KKP telah menyiapkan peta jalan atau roadmap ekonomi biru tertuang dalam 5 program prioritas.  Road Map ekonomi biru tersebut memastikan laut tetap sehat dengan mempertimbangkan tiga aspek diantaranya aspek ekologi, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Setidaknya implementasi ekonomi biru dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang seimbang antara penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat nelayan, serta pengembangan industri perikanan yang tangguh, tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.