cfi-indonesia.id. Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut bekerjasama dengan WWF - US melaksanakan program GEF-6 CFI Indonesia  Improved Planning and Management for MPAs for Cross-Sectoral Collaboration Implemented as Part of a Holistic EAFM Approach menginisiasi Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kawasan konservasi Pulau Kei Kecil yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Juli 2023 di Langgur, Maluku Tenggara

Peserta kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, Perwakilan KCD Gugus Pulau VIII selaku Pengelola Kawasan, dan Perwakilan WWF-US

Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu pengelola kawasan konservasi (KK) dalam memenuhi syarat pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) atau pengelola bisa mendapatkan fleksibilitas dalam hal pengelolaan anggaran dan anggaran pengelolaan KK tidak bersumber dari dana APBD saja

Kegiatan dibuka oleh Amehr Hakim selaku Fungsional Madya yang mengatakan sampai dengan tahun 2022 sebanyak 38 kawasan konservasi dikelola dengan Lembaga UPTD atau seluas 5,1 juta Ha. UPTD merupakan syarat untuk menerapkan sistem keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga, dengan adanya sistem keuangan BLUD bisa membuka potensi pelayanan dalam kawasan konservasi seperti layanan perzinan penangkapan ikan, budidaya, pariwisata, dan ritual keagamanaan. 

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Badan Layanan Umum Daerah Wisnu Saputro menekankan pada pihak pengelola agar persyaratan administratif BLUD Kawasan Konservasi disiapkan mulai dari dokumen tata kelola, rencana strategis, standar pelayanan minimal, dan dokumen prognosa sehingga harapannya pengelola bisa lebih fleksibel dalam hal pengelolaan keuangan, pemberian remunerasi, penentuan tarif, pengadaan barang dan jasa, serta dalam hal Kerjasama.

Selanjutnya, dilakukan pembahasan khusus terkait substansi untuk melengkapi dokumen Renstra dan dilanjutkan dengan kunjungan lapang ke KKD Pulau Kei Kecil untuk melihat potensi pelayanan yang bisa diterapkan dalam mendukung kegitan konservasi.