cfi-indonesia.id. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menggelar rapat koordinasi dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan kerja sama  hulu hilir bisnis perikanan tangkap di Kota Tual. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Balai Walikota Tual, Sabtu 16 Maret 2024.

Percepatan pelaksanaan kerja sama hulu-hilir bisnis perikanan tangkap khususnya di Provinsi Maluku difokuskan di dua lokasi, Kota Tual dan Kepulauan Aru. Kegiatan rapat koordinasi ini juga merupakan tindaklanjuti kesepakatan bersama yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2024 pada pertemuan Rapat Korrdinasi Teknis Terpadu KKP, 5 -7 Maret 2024 di Yogyakarta.

Penandangan MoU  Kerjasama Bisnis Perikanan Tangkap antar Stakeholder yang disaksikan Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP  Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc. dalam acara Rakornis KKP 2024 Terpadu di Yogyakarta  (6 Maret 2024) 

Pelaksana kegiatan yang di komandoi DJPT KKP, dihadiri oleh Asisten Menteri KKP,  Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Adapun peserta kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Walikota Tual diwakili oleh Asisten I, Pejabat Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sekaligus Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara. Kepala PPN Tual, Perwakilan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Perikanan Kota Tual,  Perwakilan PMU Global Environment Facility (GEF) 6 CFI-Indonesia, BAKAMLA, Kepolisian Resort Kota Tual, Perwakilan PT SIS Indonesia, Pengusaha dan instansI terkait serta pemangku kepentingan lainnya.

Asisten I Pemkot Tual  Drs. Zakky Kabalmay,M.Si mengungkap kunjungan ini sangat diharapkan oleh Pemkot Tual dalam membangun kerjasama di sektor Perikanan.  Menurutnya Perikanan merupakan sektor unggulan dalam PAD Kota Tual dan ingin mengembalikan status Kota Tual sebagai daerah penyumbang Devisa bagi negara dari sektor Perikanan seperti tahun tahun sebelumnya. Banyak aktifitas kapal tangkap baik nelayan lokal maupun asing yang menangkap  juga bongkar muat ekspor ikan di Maluku Tenggara dan Kota Tual.  Hal ini sangat berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat kedua wilayah tersebut. “Kami berharap rapat ini merupakan langkah awal keseriusan serta keberpihakan Pemerintah Pusat dalam hal ini KKP membangun sektor perikanan dari hulu ke hilir demi mensejahterakan masyarakat kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara dan Provinsi Maluku pada umumnya” tutup Zakky Asisten I Pemkot Tual.

Sambutan Menteri KKP diwakili oleh Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Bidang Publikasi Penangkapan Ikan Terukur Muhammad Abdie.  Pada kesempatan tersebut Abdie menyampaikan beberapa pesan MenKP tentang program prioritas KKP Blue Economy. Beberapa program penting bagi Pemda Kabupaten Aru dan Pemkot Tual program perbaikan tata kelola perikanan yaitu Penangkapan Ikan Terukur (PIT).  Ia mengharapkan kesiapan Pemda dan pelaku usaha mengimplementasi PIT yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023. Ia menyinggung bagaimana kesiapan Daerah dan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis perikanan multi fungsi hulu ke hilir yang memberikan manfaat bukan saja bagi sektor Perikanan tetapi bagi daerah dan juga bagi masyarakat. “Oleh karena itu pertemuan hari ini dimaksud untuk mendengar aspirasi, harapan dan masukan terutama dari Pemkot Tual tentang manfaat yang menjadi kebutuhan spesifik Pemkot Tual, karena Kota Tual merupakan wilayah yang akan menjadi modeling Pengelolaan PIT sehingga dibutuhkan peran partisipasi daerah” ungkap Abdie sambil mengajak peran aktif para pelaku usaha.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Trian Yunanda, S.Pi, M.Si mengajak semua elemen pemangku kepentingan untuk berdikusi, berkolaborasi, bertukar pikiran, bagaimana di tahun 2024 dimasa transisi pemerintahan, menindaklajuti program PIT sesuai PP. Nomor 11 Tahun 2023.  “Bagaimana kesiapan Daerah dan pelaku usaha dalam mengeksplorasi sumberdaya Perikanan berkesinambungan dari hulu ke hilir, memberikan manfaat bagi daerah dan juga bagi masyarakat disekitarnya” ujar Trian.

Pada kesempatan yang sama Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Ir. Nicodomus Ubro, M.Si  ikut hadir dan menyampaikan apresiasi terhadap dukungan pemerintah pusat tersebut. Ia menjelaskan kondisi geografis Maluku Tenggara dan Kota tual berada pada WPP 718, 714 dan 715 sebagai salah satu penyumbang devisa dari sektor perikanan terbesar ke II di Provinsi Maluku. Ia menambahkan terkait modeling PIT sesuai Permen KP Nomor 28 Tahun 2023,  meskipun Maluku Tenggara tidak masuk dalam modeling tetapi nelayan Maluku Tenggara juga turut memberi sumbangsi bagi perikanan kota Tual dimana produksi ikan pelagis kecil banyak bersumber dari WPP 718 yang kaya akan potensi ikan.  “kiranya Perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara mendapat perhatian besar dari KKP terlebih khusus Pemerintah Pusat” ungkap Ubro.

Program prioritas KKP mendapat apresiasi dari berbagai pihak termasuk dari GEF 6 CFI Indonesia sejak tahun awal project berjalan.   Pada Tahun 2024, GEF 6 CFI Indonesia secara khusus mengagendakan berbagai kegiatan pendukung program Penangkapan Ikan Terukur di WPP 715, 717 dan 718.